terkini.wargaenamdua.com -
PROBOLINGGO— Polres Probolinggo Polda Jatim kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program peningkatan gizi nasional melalui peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Banyuanyar, Selasa (31/3/2026).
Peresmian dilaksanakan oleh Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif bersama jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bhayangkari Cabang Probolinggo serta Pejabat Utama Polres Probolinggo Polda Jatim.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.
Kapolres Probolinggo AKBP M.Wahyudin Latif menyampaikan harapan besar atas beroperasinya SPPG tersebut.
Ia menegaskan bahwa fasilitas ini bukan sekadar program, tetapi bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa.
“Mudah-mudahan dengan adanya peresmian SPPG Banyuanyar ini tentunya kami berharap akan memberikan manfaat yang besar, khususnya di wilayah Kecamatan Banyuanyar,” ujar AKBP Latif.
Lebih lanjut, Kapolres Probolinggo menjelaskan bahwa SPPG yang diinisiasi oleh Polri memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam aspek keamanan dan kualitas pangan.
Setiap proses pengolahan makanan telah melalui standar ketat, mulai dari uji fisik bahan, rapid test, hingga penerapan standar pelayanan kesehatan yang terukur.
“Kami memastikan adanya food security yang harus dipenuhi, antara lain terkait uji fisik, rapid test, dan juga standar pelayanan kesehatan,” tambah AKBP Latif.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menciptakan generasi unggul.
Dengan pemenuhan gizi yang baik, diharapkan akan lahir kader-kader bangsa yang sehat, cerdas, serta terbebas dari stunting.
Saat ini, SPPG Banyuanyar telah menjangkau sebanyak 1.133 penerima manfaat.
Jumlah tersebut diharapkan terus bertambah seiring dengan optimalisasi program dan sinergi lintas sektor.
Kehadiran SPPG ini menjadi bukti bahwa peran kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga turut berkontribusi aktif dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah. (*)
